Sudah saya putuskan untuk tidak akan memberi kesempatan kepercayaan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beserta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Pasalnya, selain bentuk konkret pengawalan mereka yang tak ubahnya tai anjing, juga kebobrokan sistem mereka yang terstruktur, sistematis, masif, tapi banyak gayanya. Sedangkan para pendukung mereka tak ubahnya orang buta yang mau saja dituntun oleh orang buta juga yang terjebak dalam argumentasi ideologi.
Jadi gini pemirsa yang jiwanya terus penasaran. Beberapa hari lalu apa yang dijanjikan sebagai bentuk pengawalan BEM berupa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yang seharusnya multifungsi dan belum jelas bagaimana bentuk perjanjiannya, ternyata jauh dari ekspektasi. Naasnya, apa yang dibanggakan para rektorium kartu yang bisa digunakan untuk transaksi elektronik ternyata tidak jauh beda dengan KTM yang sudah-sudah. Padahal perjanjian dengan bank tersebut masih misterius, seolah ada yang ditutup karena enggan untuk transparan. Sedangkan alasan yang sering saya dengar dari pihak rektorat UTM adalah tinggal input dari bank dan bukan tanggung jawab dari kampus. Sedangkan dari bank mengatakan bahwa belum menerima data dari UTM.
Hal tersebut tentu saya ketahui jauh sebelum UTM memulangkan mahasiswanya. Saya punya semua bukti kejanggalan dan ketidaksinkronannya kok, jadi saya tidak khawatir kalau dituduh hoax.
Sedangkan gini, aneh dan naasnya, BEM melakukan pengawalan. Eh, kadal gurun, gini ya, ada yang bisa menjelaskan bagaimana rincian bentuk kerja sama antara kampus dengan bank, kah? Kalau tidak tahu kok diam saja sih? Takut karena orang yang mau dituntut untuk membuka data adalah dari golongan yang sama ya? Ups.
Gampang dan sederhana saja masalah KTM yang tidak sesuai apa yang dijanjikan. Jika sedari awal langkah yang diambil tidak baik-baik saja, maka selanjutnya mau bagaimanapun hasilnya akan tidak baik-baik saja pula. Faktanya, sedari awal wacana pembuatan KTM multifungsi sampai sekarang tidak pernah menemui jalan yang baik-baik saja. Selalu saja ada masalah yang menghadang. Selain teknis, bentuk kritis dari mahasiswa juga sering menjadi hambatan mulusnya kinerja UTM yang tidak mulus.
Namun, UTM seharusnya bangga dengan sikap kritis mahasiswa yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk, baik itu melalui tulisan atau aksi di lapangan. Pasalnya orientasi perguruan tinggi yang mampu membuat mahasiswa menjadi kritis berhasil di UTM. Lebih jauh, jika gelombang kritis dari mahasiswa UTM tidak muncul dipermukaan, maka ada beberapa kemungkinan. Hal itu bisa karena pengaruh golongan, memang benar tidak kritis dan mau saja dibodohi dengan berbagai keadaan.
Lebih lanjut, jikalau BEM dan DPM yang mengaku paling mengerti legalitas melakukan pengawalan, sedangkan bentuknya adalah hanya menanyakan saja kepada rektorium, apa bedanya dengan mahasiswa biasa yang tidak tergabung dengan badan kelengkapan yang bertanya juga kepada rektorium? Tidak ada yang signifikan.
Kendati demikian, mereka yang di badan Kelengkapan tidak bisa berbesar hati dan merasa lebih dari mahasiswa biasa. Paling bedanya adalah membuat proker untuk menjadi lintah uang rakyat yang dikelola oleh kampus untuk membuat seminar yang tidak penting-penting amat, studi banding yang tidak jauh beda dengan studi tour, dan perjalanan ke kampus lain untuk hip-hip-hura dengan mahasiswa lainnya. Selain itu yang pasti ya numpang eksis dan panjat sosial ketika penerimaan mahasiswa baru.
Syahdan, yang kemudian ramai menjadi perbincangan adalah perihal subsidi kuliah daring dan penurunan uang kuliah tunggal. Sejujurnya saya tidak berharap tinggi, selain karena yang mengurus kampus juga manusia yang tidak bisa diharapkan, juga orientasi kalkulasi untung masih saja melekat. Sedang, lagi-lagi, badan Kelengkapan mahasiswa hanya hula-hulu saja. Kayak orang linglung yang mau saja menelan mentah segala bentuk informasi.
Jika badan kelengkapan mahasiswa adalah orang yang kompeten, maka seharusnya mampu menemukan fakta-fakta yang harusnya diketahui oleh mahasiswa. Selain itu juga mampu menimbang apakah informasi yang mereka terima bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, lalu dulu mereka kepilih karena kompetensi mereka atau banyaknya massa yang dimiliki sih? Ups kedua kalinya.
Banyak rahasia dan rumor yang telah saya pendam terkait badan kelengkapan mahasiswa. Sebelumnya jangan tanya soal Mahkamah Konstitusi Mahasiswa (MKM), toh dari awal berdiri cuma menyelesaikan satu sengketa, payah. Coba saja sekarang dicek apakah anggota di MKM itu sebenarnya layak secara administratif dan kompetensi? Kalau misalnya ada, kok bisa lolos sih? Hayo.
Lebih jauh, pemilihan anggota MKM itu ranahnya siapa? DPM ya? Kabarnya selain seleksi anggota DPM menggunakan dana MKM, juga tidak jelas ya pertanggungjawabannya? Hayo dua kali. Lebih lanjut, ketua DPM UTM, Kurdi, saya dengar-dengar sering tidak sinkron dengan DPM di fakultas ya? Hayo ketiga kalinya. Nah, tidak mungkin dong jika hal seperti ini BEM tidak mau tahu atau diam seolah tidak tahu? Hayo semakin asik saja. Kalau memang benar-benar tidak tahu, jangan banyak gaya ngurusin mahasiswa, internal saja masih reok kayak gubuk yang terkena angin puting beliung gitu, kok. Perbaiki internal dan aturan kalau ada, tata tertib juga diadakan kalau perlu. Eee, jingan!
Terakhir, pesan untuk badan Kelengkapan mahasiswa. Saya pribadi paling tidak suka dengan yang namanya hegemoni. Kasus yang sudah-sudah, politik identitas begitu mengakar di kampus kita tercinta, uh. Untuk itu, kultur yang menurut saya kolot ini perlu untuk disudahi saja. Sampai sini paham apa yang saya maksud, kan? Kalau nggak saya juga tidak mau menjelaskan, kok.
Lanjut. Buat dinamika di UTM itu lebih sehat dan elegan. Perdebatan dan persaingan itu yang lebih akademis dan objektif, tidak serta perdebatan berjalan selaras sesuai apa yang disampaikan oleh yang sama golongan. Jangan seperti itu, jahiliah deh. Selanjutnya, jangan jadikan badan kelengkapan seperti BEM, DPM, dan MKM adalah arena pertarungan kader yang orientasinya politik praktis. Sampai sini ada dua pilihan, membuat komposisi yang lebih dinamis kedepannya atau badan kelengkapan ditiadakan saja.
Di UTM belum ada peraturan makar, kan ya? Bahagianya saya.

Kalau bubar, lantas siapa yang ngawal kampus dong? :( #KampusBebasKawal
BalasHapusJalan Dewe bang wkwkwk
BalasHapusSampeyan ajah yg ngurus kampus mungkin kampus jadi adem. Tak ada saling senggol kritikan hahaha.
BalasHapus